oleh

Soal Baliho Bekasi 2X Tambah Baik, Camat Sukawangi Disarankan Baca UU Nomor 5 Tahun 2014

Reportika.com || Bekasi, Jabar – Pemasangan baliho dilingkungan unit kerja Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi yang bergambarkan foto seorang Camat dengan tulisan ” BEKASI 2x TAMBAH BAIK” serta Hasanah Barokah (HOBAH) menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat karena dianggap menabrak aturan.

Andani selaku ketua KNPI Kecamatan Sukawangi mengatakan Slogan BEKASI 2x TAMBAH BAIK mengandung unsur politik, karena itu slogan pribadi Bupati, bukan Visi Misi, yang ada dan sudah masuk RPJMD Kabupaten, yang ada adalah Bekasi Bersinar.

“Maksud Camat itu apa?? membuat baliho yang bertuliskan BEKASI 2x TAMBAH BAIK serta hobah, politis banget. Sedangkan dalam product hukum Kabupaten Bekasi tidak ada slogan itu, Yang ada BEKASI BERSINAR.” ucapnya.

Ia juga menambahkan, Camat adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten atau Kota serta seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak mempunyai wewenang untuk menyampaikan visi dan misi.

“Dalam pasal 126 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menentukan bahwa Kecamatan dibentuk di
wilayah Kabupaten/Kota dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah, yang selanjutnya
Pasal 126 ayat (2) menentukan bahwa Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan, tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah.”ungkapnya.

Lanjutnya ia juga menduga pembuatan baliho memakai anggaran daerah dan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang sebagai aparatur sipil negara.

“Kalo pake anggaran daerah, ini masalah. Lagian dari pada pasang baliho yang tidak jelas mending anggarannya diperuntukan untuk penanganan covid 19,” pungkasnya.

“Selain itu saya sarankan Pak Camat baca lagi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Supaya lebih ngerti tugas sebagai Camat, dan agar lebih tau tentang aturan sebagai ASN”, Tutupnya Kepada Reportika.

Andani juga menyatakan agar camat membaca juga

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis.”

“Dengan adanya UU dan peraturan yang mengatur tentang ASN tersebut, saya berharap Pak Camat tidak hanya sekedar baca, tapi juga bisa mengimplementasikan bagaimana menjadi ASN yang baik, dan tidak ikut berpolitik, kalau mau berpolitik jangan stengah-setengah, tapi berhenti dulu jadi Camat”, Pungkas nya.

Dede

Komentar

News Feed