oleh

Hari Tani Nasional, “Dimana Sektor Agribisnis Pertanian Saat Pemekaran Bekasi Utara Direalisasikan”

REPORTIKA.COM || Kabupaten Bekasi (29/09) – Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional yang bertepatan dengan hari Jumat,24 September 2021, Saung Edukasi menggelar diskusi bersama narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Kegiatan dihadiri oleh para peserta dari berbagai kalangan mulai dari institusi, lembaga/instansi serta masyarakat khususnya Kabupaten Bekasi. Dengan narasumber Achmad Ramzy TJ selaku Ketua DPW II POPMASEPI dan Budiyanto, S.Pi. dari Budiyanto Corporation serta Ketua Umum BPP Himapindo. Masing-masing narasumber saling memaparkan sesuai pandangannya terkait adanya Pemekaran Bekasi Utara yang kedepannya berdampak serius terhadap Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan, pemenuhan kebutuhan pangan dan alat mesin pertanian serta segmentasi pasar yang harus ditata ulang. Pembahasan ini sangat krusial karena pertanian adalah tumpuan hidup masyarakat namun, seiring berjalannya waktu petani juga kehilangan semangat bertani karena harga pasar yang relatif fluktuatif dan kurangnya dukungan dari pemerintah. 

Kabupaten Bekasi secara zonasi dibagi menjadi 2 wilayah yaitu wilayah Bekasi Utara yang konsen dengan pertanian dan wilayah Bekasi Selatan yang konsen dengan industri. Untuk industri sendiri terhitung hampir 10.000 ha yang berisi 6.000 pabrik dilihat dari sisi pendekatan wilayah ekonomi.  Menurut Perda Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Perda No. 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Bekasi tahun 2011-2031 tersebut bahwa lahan pertanian terletak di 12 kecamatan. Namun, seiring berjalannya waktu lahan pertanian lebih banyak dialihfungsi menjadi perumahan maupun industri. Sehingga, potensi lahan pertanian semakin berkurang di setiap wilayah sedangkan kebutuhan pangan semakin meningkat setiap tahunnya. Tentu hal ini menjadi pekerjaan yang cukup besar untuk semua lapisan masyarakat dalam menghadapi masalah tersebut. Dari waktu ke waktu pertumbuhan penduduk semakin meningkat disamping angka kelahiran juga angka urbanisasi dikarenakan banyaknya industri yang menjadi incaran pekerjaan bagi masyarakat dari luar kota hingga luar pulau. Itulah mengapa potensi pertanian akan selalu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dengan adanya hal tersebut, sangat diperlukan pemahaman yang selaras di mulai dari masyarakat, mahasiswa dan juga pemerintah terkait kebutuhan pangan. Dimana kebutuhan pangan semakin melonjak sedangkan lahan pertanian pangan semakin berkurang.

Menurut Budiyanto, S.Pi. selaku DPRD Kabupaten Bekasi beliau memaparkan bahwa “Untuk mengatasi masalah ledakan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, perlu ada kebijakan strategis untuk memenuhi kebutuhan pangan tanpa harus impor. Saya setuju dengan diskusi hari ini karena untuk memberikan awarness bahwa pertanian bukan lagi menjadi politik pangan tetapi pertanian menjadi geopolitik ekonomi. Dalam konteks pemekaran agribisnis, semakin pertumbuhan meningkat drastis di sisi lain lahan pertanian juga semakin turun drastis. Jika kita tidak antisipasi dengan regulasi, tidak antisipasi dengan teknologi maka Kabupaten Bekasi akan kelaparan. Karena pemikiran masyarakat begitu sawah kurang produktif, di jual adalah lebih baik tanpa memikirkan nanti makan apa. Yang harus dilakukan adalah revolusi teknologi pertanian karena secara faktual pembangunan tidak bisa dihindari tetapi harus ada langkah antisipatif terhadap pendekatan regulasi dan pendekatan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dengan melakukan inovasi, penguatan regulasi, support anggaran untuk memastikan revolusi pertanian bisa berjalan untuk menopang dampak pembangunan.” pungkasnya.

Dengan adanya Pemekaran Bekasi Utara, prinsip pemekaran Kab. Bekasi hakikatnya ingin medekatkan rentang kendali dari wilayah-wilayah terpencil untuk memudahkan akses dan juga fasilitas sehingga masyarakat sama-sama merasakan adanya pelayanan yang sama untuk setiap wilayah. Dari pendekatan regulasi, pemekaran sudah dikaji oleh Profesor Sado Wasisto yang terpotret bahwa Bekasi bisa dibagi 2 dengan 13 di wilayah Utara dan 10 di wilayah Selatan dengan batas pemekaran dari Jalan Negara dari Tambun sampai Kedungwaringin. Disamping adanya pemekaran kepemilihkan lahan masyarakat yang mulai beralih tangan menjadi masalah yang sangat kruasial.

Seperti yang disampaikan oleh Budiyanto bahwa “Kepemilikan lahan di Kabupaten sudah mayoritas dikuasai oleh Meikarta terutama di wilayah CBL. Secara teoritis, ketika mereka membeli lahan pertanian aktif maka sudah pasti mendapat bonus sungai CBL, dimana sungai tersebut bisa dikembangkan lagi untuk pembebasan. Secara geopolitik, Kabupaten Bekasi akan diakseskan oleh para investor dari Laut Jawa ke Deltamas dan Meikarta melaui akses darat kereta cepat maupun akses air pelabuhan. Menurut Undang-Undang dan rujukan regulasi, lahan pertanian dan irigasi teknis tidak boleh diubah karena merupakan lahan pertanian abadi namun faktanya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sudah dikeluarkan pembebasan lahan wilayah pertanian. “

Dan sebagai mahasiswa dan Ketua DPW II POPMASEPI, Achmad Ramzy Tj juga memaparkan terkait Pemekaran Bekasi Utara lengkap dengan pembahasan masalah LP2B dan segmentasi pasar. Ia juga memaparkan upaya pemuda/mahasiswa dalam menyikapi pemekaran dimana disampaikan “Pemuda/mahasiswa harus menjembatani aspirasi untuk menyalurkan permasalahan masyarakat dan memberikan pemecahan masalah dengan melihat kebijakan dari pemerintah. Sama seperti permasalahan alihfungsi lahan pertanian yang sangat membutuhkan sinergitas pemuda/mahasiswa. Menyikapi Pemekaran Bekasi Utara tentunya semakin menjadi kompleks permasalahan yang ada terutama adanya pembangunan yang semakin merajalela. Upaya untuk mengatasinya tidak lain dengan pemberian support dan dukungan terhadap para petani untuk bisa terus bertani sekalipun nantinya pertanian di ujung tanduk namun, harus ada upaya untuk melawan baik dengan modernisasi pertanian maupun pengawalan regulasi pemerintah agar pro petani” pungkasnya.

<

Komentar

News Feed